Cecil's Note Pesan Nenek Bijak Tentang Pemekaran Daerah

PeePoop - Seorang nenek bijak punya pemahaman bahwa Demokrasi hanyalah alat menuju kesejahteraan, bukan sebagai tujuan. Demokrasi adalah sebuah sistem nilai, objektif, dan mengandalkan akal sehat.

Jadi harusnya para elit politik di Indonesia merasa malu kepada nenek bijak tersebut. Karena dalam pemahaman nenek tersebut demokrasi itu bukan hanya sekedar mekanisme politik, tetapi sebagai sistem nilai.

Menanggapi tragedi demonstrasi "barbar" di Medan kemarin, nenek bijak tersebut tidak heran. Karena walaupun demokrasi sudah diperkenalkan sejak 2.400 tahun yang lalu, tapi demokrasi tetap sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Karena itulah nenek bijak tersebut tidak heran, karena bangsa ini belum stabil dalam hal latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.


Mungkin banyak yang akan setuju dengan pendapat nenek bijak tersebut, bahwa demokrasi yang saat ini sedang diusung oleh semua partai politik di negeri ini tidak lebih hanya slogan indah untuk membangun harapan dan impian.

Berkaitan dengan demonstrasi "barbar" di Medan tersebut, adalah erat dengan kenyataan bahwa pada isu pemekaran daerah ternyata selalu lebih dominan kepentingan para elit politik yang lebih dominan.

Kebijakan pemekaran daerah sudah berlangsung hampir 5 tahun. Sejak disahkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004, hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota.

Memang, tujuan pemekaran daerah adalah tujuan yang mulia. untuk meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Tapi harus diakui bahwa pemekaran daerah sering di dominasi oleh kepentingan politik, bahkan selalu menjadi bisnis politik yang menghasilkan lahan uang.

Nenek bijak tersebut bertanya, adakah yang bisa menjamin bahwa pelolosan daerah pemekaran tidak diwarnai adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme?. Kepentingan substansif peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi penyelengaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi setempat, hanyalah omong kosong bagi nenek bijak tersebut.

Bagaimana caranya tidak ada korupsi dan permaianan uang?, jika merujuk pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 120 Tahun 2000, ada sembilan tahap yang harus dilalu dalam prosedur pemekaran daerah. Diawali dengan mobilisasi kemauan politik masyarakat dan penelitian. Setelah itu harus memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait seperti DPRD, Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Gubernur, Mendagri, dan DPOD, hingga persetujuan Presiden dan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Daerah.

Proses sangat panjang dan syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut, otomatis menguras anggaran dan sumber daya ekonomi dan politik publik. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan disetiap tahap dalam proses pemekaran daerah?, nenek bijak tersebut bertanya.

Nenek bijak itu juga bertanya, bagaimana dengan hal dukungan politik masyarakat?. Karena seringkali dalam pemekaran daerah erat hubungannya dengan sentimen etnis dan agama. Otomatis akan memicu konflik baru karena perekrutan birokrasi tidak bisa hanya didasarkan pada representasi etnis dan agama.

Dan yang paling penting adalah, pemekaran daerah adalah investasi politik dan ekonomi yang memicu hadirnya para "penunggang ekonomi" yang tentunya selalu menguntungkan para elit rakus.

Pemekaran daerah bagi para elit rakus juga berarti pelebaran sumber daya politik dalam bentuk jabatan politik baru. Para elit di birokrasi juga akan beruntung dengan promosi eselon dan jabatan struktural baru di daerah pemekaran.

Nenek bijak tersebut pun hanya bisa berharap bahwa pemekaran daerah janganlah dijadikan sebagai satu-satunya solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar daerah bisa dijadikan alternatif.

Akhirnya nenek bijak pun berpesan, janganlah berbicara soal demokrasi jika demokrasi itu sendiri masih menjadi mekanisme politik yang menguntungkan para elit.

Karena disaat demokrasi tidak dianggap sebagai sistem nilai, maka kejadian demonstrasi "barbar" di Medan bukan sebuah kejutan atau keheranan besar. Karena tidak ada akal sehat dari para demokrat di negeri demokrasi ini, masih banyak yang mudah ditunggangi, nenek itu berkata. (Cecil)