PeePoop Online Media™ | Katakan Yang Benar, Bukan Membenarkan Yang Mengatakan

(Kontribusi) Obama atau Amerika?

Kemenangannya atas Hillarry Rodham Clinton dalam konvensi calon presiden dari Partai Demokrat, seolah-olah sudah menyediakan kursi tertinggi bagi Barack Hussein Obama di Gedung Putih.[...]

(Editorial) Karsa & Kaji, Sekumpulan Hedonis Boros

Quintus Horatius Flaccus, "Carpe Diem, Quam Minimum Credula postero." (Raihlah hari ini, jangan terlalu percaya pada esok)? [...]

(Our Perspective) Media & Pemasaran Politik Dalam Kerangka Neoliberalisme

Menjelang Pemilu 2009, hampir setiap ruang publik penuh dijejali oleh iklan-iklan politik dalam berbagai bentuk. [...]

(Our Perspective) Invasi Israel Sebagai Solusi Krisis Kapitalisme?

Berdasarkan salah satu teori Karl Marx, perang merupakan salah satu pertimbangan untuk solusi krisis kapitalisme. [...]
Foto Peristiwa - Gerhana Matahari Cincin 26 Januari 2009
Thumbnail imagegambar besar Thumbnail imageEnlarged view of image Thumbnail imagegambar besar Thumbnail imagegambar besar

Courtesy of Kaskus

Monday, May 12, 2008

Bank Indonesia Menyetujui Revisi Empat Aturan Internalnya

JAKARTA (PeePoop) – Bank Indonesia (BI) akhirnya mencapai kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait wacana revisi empat aturan internalnya tentang pengadaan barang, perjalanan dinas, bantuan hukum, dan penerimaan gratifikasi.

Seperti yang dikutip dari Media Indonesia Online, "Soal perjalanan dinas, nanti kita lihat bagaimana pengaturan (baru) soal perjalanan dinas itu. Tapi, tidak harus sama secara spesifik apa yang dinginkan KPK. Silahan saja asal tidak multi interpretatif," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M di Jakarta, Senin (12/5).

Ia juga menambahkan, KPK akan memperdalam terlebih dahulu soal revisi aturan BI tersebut, KPK juga akan melakukan koordinasi dengan BI pekan ini. Ia mengatakan Depkeu telah memulai mekanisme biaya perjalanan dinas.

"Artinya, semua yang dikeluarkan harus ada tanda buktinya dan kita tidak membebankan ke pihak lain. Misalnya kita ke daerah maka biaya akomodasi, tiket pesawat tidak lagi meminta ke daerah kalau instansi asalnya sudah ada alokasi untuk perjalanan dinas itu," tegas Jasin.

Jasin juga mengimbau agar pejabat negara tisdak bermewah-mewah saat melakukan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri.

"Mentang-mentang dibiayai negara, makannya mahal-mahal. Sesuai asas kewajaran saja lah," imbau dia. (Taffy)

0 comments: