Batalkan Kenaikan Harga BBM
Bebaskan Aktivis Mahasiswa-Rakyat yang Ditangkap dalam Aksi Menentang Kenaikan Harga BBM di Seluruh Indonesia!
Bebaskan Aktivis Mahasiswa-Rakyat yang Ditangkap dalam Aksi Menentang Kenaikan Harga BBM di Seluruh Indonesia!
Meskipun mendapat penentangan kuat dari berbagai lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia, Pemerintahan SBY-JK tetap bersikukuh menaikkan harga BBM pada hari Jum’at (23/05/08) yang lalu. Berbagai bentuk aksi protes dan perlawanan yang digelar oleh mahasiswa dan rakyat tidak mampu mengurunkan niat SBY-JK untuk menaikkan harga BBM, malah dengan menggunakan apparatus kekuasaannya (POLRI), kampus Universitas Nasional diserbu dan diobrak-abrik oleh polisi. Ratusan mahasiswa ditangkap disertai dengan pemukulan dan berbagai bentuk aksi kekerasan lainnya. Sebelumnya, Aksi Front Rakyat Menggugat juga dibubarkan dan 28 orang dijadikan ditangkap (7 orang statusnya tersangka). Demikian pula dengan penangkapan 5 aktifis di Manado, 14 orang di Ternate, dan 11 orang di Bima, NTB. SBY-JK telah menjadikan pendekatan kekerasan dan refresifitas untuk mengamankan kebijakannya.
Rentetan kejadian diatas, merupakan bukti bahwa SBY-JK sudah menutup mata terhadap kritik dan tawaran-tawaran opsi dari kelompok gerakan yang menginginkan agar BBM tidak dinaikkan. Hal itu juga menambah keyakinan kita akan adanya tangan-tangan tak terlihat, dalam hal ini kepentingan asing, yang mengendalikan SBY-JK untuk tetap menaikkan harga BBM. begitu kuatnya kepentingan asing (baca;imperialisme) dalam rencana menaikkan harga BBM, sehingga seolah-olah ini sesuatu yang tak bisa dianulir lagi. Begitu bernafsunya pemerintah memenuhi kehendak tuannya itu, sehingga mereka menafikan kondisi ekonomi yang begitu sulit sedang dirasakan oleh rakyat Indonesia sekarang.
Pemerintah tidak punya alasan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga minyak dunia yang sudah menembus harga 130USD/barel, menurut pemerintah telah membebani APBN, padahal tidak sama sekali. Kenaikan harga minyak dunia sebenarnya sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak, berupa “Wind-fall profit” sebesar Rp. 53 triliun dalam setiap kenaikan 1 USD. Itu jauh lebih tinggi ketimbang subsidi BBM tahun 2008 ketimbang subsidi BBM untuk tahun 2008 yang hanya 46,7 trilyun rupiah. Jadi tidak benar kalau APBN akan mengalami defisit karena kenaikan harga minyak dunia. Tekanan pemborosan terhadap anggaran APBN justru sebenarnya bersumber pada pembayaran utang luar negeri, yang untuk anggaran APBN 2008 mencapai 91,365 triliun. Rasio utang luar negeri mencakup 30-40 dari pendapatan (PDB) dan 30% dari total APBN.
Persoalannya adalah tidak adanya ketahanan energi. Jatuhnya produksi minyak nasional selain karena faktor kilang minyak yang sudah tua dan tidak ada penemuan lapangan migas baru, juga disebabkan oleh penguasaan lapangan migas Indonesia oleh korporasi asing. Saat ini, sekitar 85%-90% lapangan migas kita dikuasai oleh pihak asing (ExxonMobil, Chevron, CNOOC, ConocoPhilips, BP, Shell, dan lain-lain). Sejak dikeluarkannya UU nomor 21 tahun 2001 dan UU nomor 25 tahun 2007, kepentingan (korporasi) asing begitu leluasa mencaplok sumber-sumber migas kita. Begitu liberalnya UU ini, sehingga keleluasaan korporasi asing bisa merambah dari hulu-ke hilir. Akibatnya, usaha-usaha produksi migas dan distribusinya dikuasai oleh jaring-jaring korporasi minyak dunia, sedangkan pertamina tidak bisa melakukan apa-apa, malah terus merugi. Tidak ada jalan lain, pemerintah patut untuk melakukan pengambil-alihan (nasionalisasi) terhadap perusahaan tambang asing ini demi kedaulatan energi nasional.
Kenaikan harga BBM akan berdampak luas pada seluruh aktifitas perekonomian rakyat (kecil, menengah dan besar) dan dirasakan oleh lapisan masyarakat yang berada diposisi menengah- kebawah. Kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga-harga bahan pokok, padahal sebelumnya bahan pokok telah melonjak harganya karena krisis pangan dunia. Demikian pula dengan situasi Industri nasional yang sangat tergantung pada pasokan bahan bakar BBM, akan terpukul dan tergilas badai krisis. Akibatnya adalah PHK massal dan efisiensi. Harga BBM adalah dasar penentuan harga komoditi lain (price list). Jadi kalau BBM naik, maka harga komoditi lainnya pun akan turut naik. Bagaimana dengan BLT? BLT bukanlah solusi untuk mengatasi/mengimbangi dampak luas kenaikan harga BBM. Biaya yang harus dikeluarkan rakyat akibat kenaikan harga BBM jauh lebih besar ketimbang nilai bantuan yang hanya cukup membeli seliter minyak tanah sehari.
Jelas, pemerintahan SBY-JK beserta partai-partai yang mendukung kenaikan harga BBM merupakan perwakilan kepentingan asing di Indonesia. Merekalah yang telah memfasilitasi fihak asing untuk merampok kekayaan alam negara kita. SBY-JK adalah kaki-tangan imperialisme yang selalu menggadaikan kekayaan alam kita, termasuk migas kepada kepentingan korporasi-korporasi asing. Demikian pula dengan parpol-parpol pendukung kenaikan BBM, jelas-jelas merupakan kaki tangan kepentingan asing. Jika rakyat Indonesia mau keluar dari krisis ekonomi dan kemiskinan seperti sekarang ini, maka kita harus berani mengatakan rakyat harus meninggalkan elit politik yang selama ini menjadi agen kepentingan imperialisme di Indonesia.
Rentetan kejadian diatas, merupakan bukti bahwa SBY-JK sudah menutup mata terhadap kritik dan tawaran-tawaran opsi dari kelompok gerakan yang menginginkan agar BBM tidak dinaikkan. Hal itu juga menambah keyakinan kita akan adanya tangan-tangan tak terlihat, dalam hal ini kepentingan asing, yang mengendalikan SBY-JK untuk tetap menaikkan harga BBM. begitu kuatnya kepentingan asing (baca;imperialisme) dalam rencana menaikkan harga BBM, sehingga seolah-olah ini sesuatu yang tak bisa dianulir lagi. Begitu bernafsunya pemerintah memenuhi kehendak tuannya itu, sehingga mereka menafikan kondisi ekonomi yang begitu sulit sedang dirasakan oleh rakyat Indonesia sekarang.
Pemerintah tidak punya alasan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga minyak dunia yang sudah menembus harga 130USD/barel, menurut pemerintah telah membebani APBN, padahal tidak sama sekali. Kenaikan harga minyak dunia sebenarnya sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak, berupa “Wind-fall profit” sebesar Rp. 53 triliun dalam setiap kenaikan 1 USD. Itu jauh lebih tinggi ketimbang subsidi BBM tahun 2008 ketimbang subsidi BBM untuk tahun 2008 yang hanya 46,7 trilyun rupiah. Jadi tidak benar kalau APBN akan mengalami defisit karena kenaikan harga minyak dunia. Tekanan pemborosan terhadap anggaran APBN justru sebenarnya bersumber pada pembayaran utang luar negeri, yang untuk anggaran APBN 2008 mencapai 91,365 triliun. Rasio utang luar negeri mencakup 30-40 dari pendapatan (PDB) dan 30% dari total APBN.
Persoalannya adalah tidak adanya ketahanan energi. Jatuhnya produksi minyak nasional selain karena faktor kilang minyak yang sudah tua dan tidak ada penemuan lapangan migas baru, juga disebabkan oleh penguasaan lapangan migas Indonesia oleh korporasi asing. Saat ini, sekitar 85%-90% lapangan migas kita dikuasai oleh pihak asing (ExxonMobil, Chevron, CNOOC, ConocoPhilips, BP, Shell, dan lain-lain). Sejak dikeluarkannya UU nomor 21 tahun 2001 dan UU nomor 25 tahun 2007, kepentingan (korporasi) asing begitu leluasa mencaplok sumber-sumber migas kita. Begitu liberalnya UU ini, sehingga keleluasaan korporasi asing bisa merambah dari hulu-ke hilir. Akibatnya, usaha-usaha produksi migas dan distribusinya dikuasai oleh jaring-jaring korporasi minyak dunia, sedangkan pertamina tidak bisa melakukan apa-apa, malah terus merugi. Tidak ada jalan lain, pemerintah patut untuk melakukan pengambil-alihan (nasionalisasi) terhadap perusahaan tambang asing ini demi kedaulatan energi nasional.
Kenaikan harga BBM akan berdampak luas pada seluruh aktifitas perekonomian rakyat (kecil, menengah dan besar) dan dirasakan oleh lapisan masyarakat yang berada diposisi menengah- kebawah. Kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga-harga bahan pokok, padahal sebelumnya bahan pokok telah melonjak harganya karena krisis pangan dunia. Demikian pula dengan situasi Industri nasional yang sangat tergantung pada pasokan bahan bakar BBM, akan terpukul dan tergilas badai krisis. Akibatnya adalah PHK massal dan efisiensi. Harga BBM adalah dasar penentuan harga komoditi lain (price list). Jadi kalau BBM naik, maka harga komoditi lainnya pun akan turut naik. Bagaimana dengan BLT? BLT bukanlah solusi untuk mengatasi/mengimbangi dampak luas kenaikan harga BBM. Biaya yang harus dikeluarkan rakyat akibat kenaikan harga BBM jauh lebih besar ketimbang nilai bantuan yang hanya cukup membeli seliter minyak tanah sehari.
Jelas, pemerintahan SBY-JK beserta partai-partai yang mendukung kenaikan harga BBM merupakan perwakilan kepentingan asing di Indonesia. Merekalah yang telah memfasilitasi fihak asing untuk merampok kekayaan alam negara kita. SBY-JK adalah kaki-tangan imperialisme yang selalu menggadaikan kekayaan alam kita, termasuk migas kepada kepentingan korporasi-korporasi asing. Demikian pula dengan parpol-parpol pendukung kenaikan BBM, jelas-jelas merupakan kaki tangan kepentingan asing. Jika rakyat Indonesia mau keluar dari krisis ekonomi dan kemiskinan seperti sekarang ini, maka kita harus berani mengatakan rakyat harus meninggalkan elit politik yang selama ini menjadi agen kepentingan imperialisme di Indonesia.
Oleh karena itu, Persatuan Mahasiswa Jakarta menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Batalkan kenaikan harga BBM; Turunkan harga-harga Sembako.
2. Bebaskan Aktifis Mahasiswa dan Rakyat yang tertangkap saat aksi menentang kenaikan BBM di seluruh Indonesia.
3. Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing; Penghapusan Utang Luar Negeri.
4. Bangun posko-posko menentang kenaikan harga BBM di tingkatan kampung, kampus, dan pabrik-pabrik.
5. Turunkan SBY-JK Sekarang juga.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Kibarkan terus panji-panji perjuangan rakyat!
Jakarta, 25 Mei 2008
Persatuan Mahasiswa Jakarta
Persatuan Mahasiswa Jakarta
Univ. Moestopo Beragama, Universitas Bung Karno (UBK), Univesitas Sahid Jakarta (USAHID), Univ. Mercu Buana, Institute Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, UPI- YAI, Univ. Pancasila (UP), UPN, Univ. Jayabaya, BSI, Univ. Borobudur, Universitas Nasional (UNAS), Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Univ. Islam Negeri (UIN) Jakarta.
_thumb%5B1%5D.jpg)
| peepoop.media@gmail.com
0 comments:
Post a Comment