Presiden SBY Tidak Hadir Dalam Wisuda IPDN

BANDUNG (PeePoop) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak akan hadir di wisuda Praja IPDN Angkatan Ke-XVI Tahun 2008 yang akan berlangsung Jumat (6/6).

Hal itu seperti dikatakan Plt Rektor IPDN Johanis Kaloh Rabu (4/6). Seperti tahun sebelumnya, presiden diwakilkan oleh Mendagri Mardiyanto.


Johanis Kaloh mengatakan, wisuda Praja IPDN tahun ini akan akan melantik sebanyak 9.992 orang wisudawan Wasana Praja, namun pelantikan akan dilakukan Mendagri.

"Berdasarkan informasi resmi yang diterima IPDN, menyebutkan untuk wisuda kali ini Presiden SBY tidak akan datang dan diwakili oleh Mendagri Mardiyanto," ujarnya.

Dia menjelaskan, kegiatan wisuda hari Jumat mendatang adalah untuk gelar sarjana, sedang pengukuhan untuk gelar profesi sebagai Pamong Praja Muda dilakukan keesokan harinya, yakni Sabtu (7/6).

Kaloh mengaku tidak menanggapi serius, kalau ketidakhadiran SBY pada wisuda praja IPDN nanti dikaitkan dengan anggapan citra kurang baik terhadap IPDN dalam beberapa tahun terakhir.

"Siapa pun yang hadir, menurut saya tidak menjadi persoalan. Hal paling penting adalah kelulusan 9.992 Wasana Praja IPDN kali ini dapat membawa perubahan dan membangun citra IPDN menjadi lebih baik di masyarakat," tandas Kaloh.

Diakui Kaloh, ketidakhadiran presiden dalam acara wisuda praja IPDN kali ini adalah yang kelima kali. Meski tahun-tahun sebelumnya, selalu dipastikan pelantikan acara wisuda akan dilakukan Presiden RI.

Dalam kesempatan itu, Kaloh berharap, lulusan Angkatan Ke-XVI ini diberi tantangan berat ketika bertugas di pelosok daerah. Sekarang era keterbukaan, tidak bisa bermain-main lagi dengan uang negara.

"Mereka dituntut harus dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu yang diperoleh selama sekolah. Citra IPDN akan diuji melalui mereka. Beban pembangunan citra diserahkan kepada mereka," tandas Kaloh.

Di tempat terpisah, mantan dosen IPDN Inu Kencana berpendapat ketidakhadiran presiden dalam beberapa kali wisuda IPDN menandakan lembaga pendidikan pemerintah ini sudah tidak dipercaya.

"Para pengelola IPDN tidak mampu melakukan perbaikan. Hasilnya malah tindak kekerasan dan pelanggaran tetap sering terjadi di sana. Jadi wajar saja bila orang nomor satu di republik ini berpikir dua kali untuk hadir. Padahal sebelumnya, presiden selalu hadir saat acara wisuda," ungkap Inu.

Kehadiran Mendagri Mardiyanto, kata Inu, sama halnya turun level ketika IPDN masih berada di daerah provinsi yang saat itu hanya cukup dilantik oleh gubernur.

"Dengan sendirinya, IPDN yang tadinya lembaga pendidikan berskala nasional, kini seperti turun derajat, karena dampak dari ulah mereka sendiri. Upaya perbaikan cara penerimaan praja hingga kurikulum pendidikan tetap belum mampu mengubah sikap dan prilaku mereka," tukas Inu dengan nada berapi-api.