Fakta Tersembunyi BBM

PeePoop - Akhirnya BBM resmi dinaikan oleh Pemerintah pada Jumat, (24/5) malam. Harga Premium menjadi Rp.6000/liter, harga Solar menjadi Rp.5500/liter, harga Minyak Tanah menjadi Rp.2500/liter. Pemerintah tetap pada pendiriannya untuk menaikan harga BBM, walaupun gelombang protes terus mengalir sampai detik ini di seluruh nusantara.


Dibalik kenaikan harga BBM ternyata berkembang fakta yang mengejutkan. Dalam 2 minggu menjelang kenaikan harga BBM pada Jumat malam lalu, tersebar rangkaian analisis, informasi, dan fakta tentang dibalik kenaikan harga BBM.

Pemerintah yang menyatakan tidak ada lagi subsidi BBM diklaim oleh Kwik Kian Gie sebagai Penipuan Massal untuk menguras uang rakyat. "Tak ada subsidi BBM. Pemerintah mengambil minyak bumi milik rakyat secara gratis dengan biaya hanya US$10/barel. Tapi karena hanya bisa menjualnya seharga US$77/barel pemerintah merasa rugi jika harga minyak internasional lebih dari harga itu," ujar Kwin Kian Gie.

Fakta "buatan" yang sudah lama beredar adalah, Indonesia mengimpor segala kebutuhan BBM. Tapi nyatanya tidak, Indonesia tidak 100% mengimpor. Kebutuhan BBM Indonesia hanya 1,2 juta bph, sedangkan tingkat produkis sebanyak 1 juta bph, dengan biaya < US$ 15/barel. Seharusnya impor hanya 0,2 juta bph dengan biaya Harga Internasional kurang lebih US$15/barel.

Penghitungannya adalah sebagai berikut :

Produksi US$15/barel, dijual sebesar US$77/barel, untung penjualan 62, kuantitas 1.000.000, keuntungan 62.000.000/hari.

Biaya impor US$140/barel, Jual US$77/barel, Untung 63, kuantitas 200.000, untung 12.600.000/hari.

Jadi jika harga minyak internasional US$125/barel dan biaya US$15/barel serta impor 200.000 bph, maka pemerintah Indonesia dengan harga BBM semula Rp.4500/liter (US$77/barel), pemerintah sudah untung sebesar US$49,4 juta/hari atau setara denan Rp.165,8 Trilyun/tahun. (jika 1 USD setara Rp 9.200)

Fakta sebenarnya adalah dengan harga semula Rp.4500/liter, pemerintah Indonesia ternyata sudah untung Rp.165,8 Trilyun, jadi sebuah kebohongan besar jika pemerintah Indonesia mengklaim merugi sebesar Rp 123 Trilyun.





Pada kenyataannya Konsumsi BBM Indonesia hanya berada di urutan 116 dibawah negara-negara Afrika seperti Botswana dan Namibia.

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di berbagai kesempatan yang mengklaim bagi siapa saja yang menentang kenaikan harga BBM berarti menolong orang-orang kaya adalah sebuah kekeliriuan fatal. Kenyataannya BBM tetap berguna bagi siapa saja, termasuk rakyat miskin, jika BBM naik seperti sekarang, pastinya rakyat miskin pasti menderita.

Beberapa fakta seputar Bantuan Langsung Tunai (BLT) :
- Pada kenaikan BBM sebesar 125% tahun 2005, pembagian BLT yang dilakukan tidak semua diterima oleh rakyat miskin

- Tahun ini hanya 18 juta. <30% dari 62 juta rakyat miskin absolut. (Versi Bank Dunia)

- BLT tahun 2005 hanya berjalan 1 tahun

- Setelah kenaikan harga BBM seluruh harga barang ikut naik, sementara jumlah korban Busung Lapar atau Kurang Gizi mencapai 5 juta orang

- Versi miskin pemerintah hanya yang berpenghasilan US$ 0,6/hari. Sedangkan kualifikasi miskin versi dunia sebesar US1/hari.

Ada beberapa pertanyaan dasar dan menggelitik, Indonesia adalah negara kaya akan minyak tapi kenapa Indonesia harus malah harus mengikuti harga minyak internasional?. Lalu sumber energi minyak Indonesia sebenarnya untuk siapa?.

Faktanya adalah :
- Indonesia ekspor 70% batubara ke luar negeri

- Indonesia adalah pengekspor LNG terbesar di dunia

- Indonesia ekspor 500 ribu bph minyak, sementara listrik sering padam, rakyat banyak yang antri gas dan minyak tanah dan bensin

- dan fakta paling menyedihkan adalah 90% minyak Indonesia dikelola oleh perusahaan asing

Jika saja energi lebih diprioritaskan untuk dalam negeri dan pembangkit listrik PLN yang memakai BBM dialihkan ke PLTA, PLTG, atau batubara, maka sejatinya Indonesia tidak perlu impor BBM sama sekali.

Pemerintah lebih sibuk melayani kepentingan asing

Keuntungan perusahaan Migas yang beroperasi di Indonesia seperti EXXon Mobil pada tahun 2007 mencapai US$40,6 milyar (Rp 373 Trilyun) dari pendapatan US$ 114,9 milyar (Rp 1.057 trilyun - data dari CNN).

Hal tersebut semakin diperparah dengan pembagian hasil Migas hanya sebesar 85:15. Dan jumlah tersebut dikalkulasi setelah dipotong "Cost Recovery" yang sayangnya besarannya ditentukan oleh perusahaan asing yang mengeksplor kekayaan Migas Indonesia.

Jika jumlah Cost Recovery membesar dan tidak tersisa, tentunya Indonesia tidak mendapatkan apapun. Contohnya seperti di Blok Natuna, setelah dipotong Cost Recovery, Indonesia tidak mendapatkan apapun, sementara Exxon Mobil mendapatkan keuntungan 100%. (Data Kompas, 13 Oktober 2006)

Ada beberapa solusi cerdas yang sebenarnya mampu diterapkan oleh pemerintah.

- Naikan PPN Pertamax sebesar 20%. Pajak masuk negara, kenaikan harga BBM masuk ke perusahaan minyak. Karena menaikan harga Premium tidak ada bedanya dengan menyengsarakan rakyat kecil dan menguntungkan perusahaan minyak (baca Pertamina)

- Pemerintah mewajibkan kendaraan pribadi membeli Pertamax

- Pemerintah harus menaikan pajak STNK mobil mewah, 20% dari harga jual.

- Pemerintah menerapkan kebijakan PPN Ekspor sebesar 20% untuk hasil Perkebunan, seperti kelapa sawit, dan Barang Tambang.

- Dan cara terakhir yang paling efektif adalah pemerintah harus berjuang untuk melakukan nasionalisasi perusahaan minyak asing yang ada di Indonesia (Cecil)

*diolah dari berbagai sumber