Disinyalir, Malaysia adalah negara penadah kayu illegal dari Indonesia

JAKARTA (PeePoop) – Pemerintah semakin disibukan dengan antisipasi penyelundupan kayu (illegal logging) yang semakin marak terjadi. Rapat Kerja bersama 199 Kepala Perwakilan RI yang baru dirampungkan oleh Departemen Luar Negeri akan turut berperan dalam pemberantasan tidak kejahatan illegal logging. Disinyalir, Malaysia adalah Negara penadah kayu terbesar yang diselundupkan dari Indonesia.

Departemen Luar Negeri akan melakukan pencegahan aktif dengan memberikan informasi kepada Negara-negara penerima ekspor kayu Indonesia mengenai hokum kayu tersebut. Deplu dalam hal ini sangat mengharapkan kesepakatan kerja bersama dengan Negara-negara penerima kayu-kayu illegal asal Indonesia.

Sekertaris Jendral Departemen Luar Negeri, Imron Cotan (seperti yang dilansir dari Detik.com), mengatakan dari kondisi yang ada selama ini, negara penerima kayu illegal logging memang cenderung acuh mengenai hal ini. “Dari beberapa kasus yang ada mereka doesn’t really matters. Karena beranggapan bahwa itu masalah internal kita, yang jelas kayu itu mereka butuhkan,” katanya dalam jumpa pers mengenai hasil Raker Deplu 2-5 April di Jakarta, Sabtu (5/4).

Saat ini negara yang ditengarai merupakan negara-negara tujuan illegal logging adalah Malaysia. Bahwa negeri Jiran itu, merupakan salah satu penadah dari kayu-kayu illegal itu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan muncul joke di kalangan anggota parlemen yang menyindir lemahnya sikap Indonesia terhadap kasus perlindungan terhadap sumber daya alam ini. Malaysia itu negara yang tidak memiliki hutan tapi memiliki Menteri Kehutanan.

Malaysia memang menikmati manisnya hasil penjualan kayu log. Pada tahun 2000, penjualan kayu log dari Malaysia tercatat menjadi yang tertinggi didunia melampaui AS di kisaran 650 juta dolar AS. Angka tersebut terus bertahan hingga sekarang di level antara 600-700 juta dolar AS pertahun.

Ketika disinggung apakah pihak Indonesia akan memberikan nota protes secara diplomatik kepada negara serumpun tersebut, Jubir Deplu, Kristiarto Legowo, mengatakan, masalah ini memang terus mengemuka dalam pembicaraan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia.

“Masalah ini memang menjadi perhatian dan concern kami. Tapi kita harus akui bahwa yang lebih mengemuka di sini adalah untuk membenahi PR dalam negeri. Ini yang menjadi prioritas kami. Kan tidak mudah kita menuduh bahwa kayu itu selundupan, jadi perlu pembuktian,” paparnya.

Hingga kini diperkirakan kerugian negara akibat penyelundupan kayu tersebut mencapai Rp30,4 triliun pertahun. Angka itu merupakan hitungan kasar yang berpotensi untuk terus meningkat, bila pemerintah tidak melakukan berbagai langkah tegas untuk mengakhirinya. (Cecil)