JAKARTA (PeePoop) - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengkaji penerapan kartu pintar BBM di 10 kota. Smart Card itu sendiri akan diberikan bagi para pengguna motor dan angkutan umum.
Seperti yang dituturkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh, saat melakukan sosialisasi program BLT di Gedung Depkominfo, Jakarta, Kamis (16/5).
Dengan adanya Smart Card, pemerintah akan memberikan harga lebih murah bagi angkutan umum, dan hal tersebut ditempuh untuk menekan biaya transportasi sebagai dampak kenaikan harga BBM.
"Angkutan umum dapat subside lebih, misalnya kalau BBM naik 30% angkutan umum bisa beli dibawah itu tapi jumlahnya terbatas. Soal berapa persen nanti kita kaji," ungkap Muhammad Nuh.
Pemerintah berencana Smart Card akan diterapkan di 10 kota di Indonesia, yang juga diberlakukan untuk kendaraan roda dua, tetapi Smart Card tidak diberlakukan untuk mobil pribadi.
Pemerintah menegaskan potensi penghematan dari penerapan Smart Card selama setahun bisa mencapai angka Rp.45 triliun. Tetapi harus digaris bawahi, jika baru diterapkan pada September, penghematannya hanya Rp 11,25 triliun untuk 2008.
BPH Migas telah mengajukan empat skenario pelaksanaan program Smart Card. Pertama, Smart Card diberlakukan untuk semua kendaraan, dengan potensi penghematannya sekitar Rp 10-15 triliun. Kedua, Smart Card diberlakukan untuk kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2005, dengan potensi penghematan sekitar Rp 20-30 triliun. Ketiga, Smart Card diberlakukan untuk kendaraan umum dan roda dua saja, dengan potensi penghematan sebesar Rp 45 triliun. Dan keempat, Smart Card hanya untuk angkutan umum, dimana potensi penghematannya diatas Rp 60 triliun.
Jugi Prajogo, Anggota Komite BPH, menyatakan pihaknya lebih memilih skenario ketiga, dan ia mengkonfirmasikan bahwa program Smart Card akan dilakukan selama setahun, mulai September 2008-September 2009.
"Kalau kami cenderung memilih skenario ketiga, dimana penerapannya untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum. Penghematan selama 12 bulan bisa sampai Rp 45 triliun," ujar Jugi setelah rapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (15/5).
Jugi menambahkan, saat ini BPH Migas masih membentuk panitia pelaksanaan lelang Smart Card. Lelang baru akan digelar awal bulan depan, dengan proses sekitar 45 hari, dan pengadaannya selama 80 hari.
Sementara untuk DKI Jakarta, program Smart Card baru akan dimulai pada September 2008. (Erica)
Seperti yang dituturkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh, saat melakukan sosialisasi program BLT di Gedung Depkominfo, Jakarta, Kamis (16/5).
Dengan adanya Smart Card, pemerintah akan memberikan harga lebih murah bagi angkutan umum, dan hal tersebut ditempuh untuk menekan biaya transportasi sebagai dampak kenaikan harga BBM.
"Angkutan umum dapat subside lebih, misalnya kalau BBM naik 30% angkutan umum bisa beli dibawah itu tapi jumlahnya terbatas. Soal berapa persen nanti kita kaji," ungkap Muhammad Nuh.
Pemerintah berencana Smart Card akan diterapkan di 10 kota di Indonesia, yang juga diberlakukan untuk kendaraan roda dua, tetapi Smart Card tidak diberlakukan untuk mobil pribadi.
Pemerintah menegaskan potensi penghematan dari penerapan Smart Card selama setahun bisa mencapai angka Rp.45 triliun. Tetapi harus digaris bawahi, jika baru diterapkan pada September, penghematannya hanya Rp 11,25 triliun untuk 2008.
BPH Migas telah mengajukan empat skenario pelaksanaan program Smart Card. Pertama, Smart Card diberlakukan untuk semua kendaraan, dengan potensi penghematannya sekitar Rp 10-15 triliun. Kedua, Smart Card diberlakukan untuk kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2005, dengan potensi penghematan sekitar Rp 20-30 triliun. Ketiga, Smart Card diberlakukan untuk kendaraan umum dan roda dua saja, dengan potensi penghematan sebesar Rp 45 triliun. Dan keempat, Smart Card hanya untuk angkutan umum, dimana potensi penghematannya diatas Rp 60 triliun.
Jugi Prajogo, Anggota Komite BPH, menyatakan pihaknya lebih memilih skenario ketiga, dan ia mengkonfirmasikan bahwa program Smart Card akan dilakukan selama setahun, mulai September 2008-September 2009.
"Kalau kami cenderung memilih skenario ketiga, dimana penerapannya untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum. Penghematan selama 12 bulan bisa sampai Rp 45 triliun," ujar Jugi setelah rapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (15/5).
Jugi menambahkan, saat ini BPH Migas masih membentuk panitia pelaksanaan lelang Smart Card. Lelang baru akan digelar awal bulan depan, dengan proses sekitar 45 hari, dan pengadaannya selama 80 hari.
Sementara untuk DKI Jakarta, program Smart Card baru akan dimulai pada September 2008. (Erica)
_thumb%5B1%5D.jpg)
| peepoop.media@gmail.com
0 comments:
Post a Comment