Birokrasi Materialis

Jika dipikirkan apakah faktor utama penentu persaingan antar negara di era global ini?. Mungkin jawaban yang masuk akal adalah sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Impact dari pengelolaan pemerintahan yang bersih itu tercermin dari kualitas birokrasi. Kemampuan dan kebersihan birokrasi dalam melayani harus bersifat tulus, bukan bersifat segala hal dengan duit. Birokrasi harus membentuk integritas dalam pelayanannya.

Tapi bukan hal yang mengejutkan jika ternyata pada kenyataannya pengelolaan birokrasi di Indonesia masih kotor, kebersihan masih seperti mimpi di siang bolong. Ternyata korupsi di birokrasi pemerintah tetap tumbuh subur dan cenderung semakin besar. Sayangnya, hal seperti itu tetap terjadi walaupun sudah banyak yang mengawasi, termasuk Tuhan sekalipun.

Fakta yang didapat dari Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan oleh KPK. Survei dilakukan terhadap 65 unit layanan di 30 Departemen/Instansi Pemerintah Tingkat Pusat, ternyata nilai rata-rata skor integritas 5,33. Jumlah yang rendah jika dibandingkan dengan skor integritas sektor publik di negara lain.

Petugas di unit layanan yang terbiasa menerima tips, hadiah, imbalan atau bahkan sogokan sebagi reward dari sebuah layanan menunjukan korupsi di birokrasi pemerintahan makin berkembang dengan sehat. Dan parahnya, masih banyak dari masyarakat yang menanggap bentuk-bentuk tersebut sebagai hal yang wajar dan setimpal dengan 'kemudahan layanan' yang mereka berikan. Kemudahan layanan bagi mereka yang memberi uang.

Dalih yang hampir pasti digunakan untuk pembenaran salah satunya adalah sistem penggajian, yang hampir pasti korupsi dilingkungan para pejabat birokrasi. Anehnya, padahal para pejabat tinggi birokrasi pemerintahan pastinya menerima gaji dan penghasilan yang lebih tinggi, artinya gaji bukan merupakan alasan dominan untuk memicu korupsi. Atau bisa jadi korupsi merupakan media untuk eksis dikalangan pejabat birokrasi pemerintah?. Entahlah. Selalu menjunjung tinggi materialisme, uang menjadi Tuhan, lalu segala cara dihalalkan untuk mendapat uang yang banyak, yang hebatnya sampai membuat pelayanan publik menjadi hal yang komersil. Itu disorientasi.

Birokrasi yang korup itu berakibat ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya menurunkan minat investor menanam modal. Padahal, investasi sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan baru. Investor tidak mau berhubungan dengan birokrasi yang berbelit-belit.

Lalu bagaimana dengan sistem hukum?

Ternyata, sistem hukum di negara ini belum juga mampu mencegah terjadinya KKN dan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Apakah benar-benar diperlukan sistem hukum pembuktian terbalik, yang membuat setiap orang bisa menjelaskan secara jelas asal-usul kekayaannya?, tapi lucunya hibah selalu menjadi perlindungan. Dan mungkin sistem hukum pembuktian terbalik memang tidak berfungsi. Para penjahat berdasi tetap bebas dari jeratan hukum.

Sudah jelas birokrasi masih korup. Dan masih dan tetap akan menghisap pengeluaran negara.

Jangan birokrasi menjadi gemuk. Bentuk kegemukan hanyalah memperlambat daya tanggap dan memperbesar biaya-biaya negoisasi. Manfaatkanlah teknologi yang bisa membuat cepat proses pelayanan, dan yang paling penting mengikis tawar-menawar, dan konspirasi-konspirasi kotor terselubung.